Terorisme Tindak Pidana, Bukan Kejahatan terhadap Negara

Jakarta – Menanggapi usulan Panglima TNI agar definisi terorisme sebagai kejahatan terhadap negara, Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf menolak usulan tersebut. Menurutnya, pergeseran dari tindak pidana menjadi kejahatan terhadap negara akan membuat upaya penanggulangan terorisme menjadi kontraproduktif karena pendekatan militer yang digunakan. “Dalam situasi normal begini, dia (terorisme) adalah kejahatan biasa. Karena kalau di declare sebagai kejahatan negara, maka operasi perang yang dilakukan dan itu kontraproduktif,” kata Al Araf di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (6/12). Apalagi, lanjutnya, rezim hukum internasional juga menganggap terorisme sebagai kejahatan atau tindak pidana, dan bukan ancaman terhadap keamanan negara. Meskipun demikian, Al Araf mengatakan definisi tersebut bisa bergeser menjadi kejahatan terhadap negara jika eskalasi ancamannya meningkat. Sebagaimana, yang terjadi di Suriah. “Suatu saat, dia bisa berubah seperti ISIS di Suriah, TNI bisa terlibat. Dalam konteks Indonesia, karena situasi dan kondisi masih damai, maka cukup dengan pendekatan hukum,” ungkapnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam sambutannya membuka Seminar Nasional Terorisme di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (6/12), Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo secara tidak meminta agar definisi tindak pidana terorisme meningkat menjadi kejahatan terhadap negara. Hal itu disampaikannya menyikapi pembahasan revisi Undang-Undang (UU) No.15 tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Terorisme yang mulai akan dibahas di DPR RI, tahun depan. Menurutnya, dengan UU yang ada saat ini, akan sangat sulit memberantas atau mencegah terjadinya tindak terorisme. Sebab, terduga pelaku tidak bisa dijerat saat belum melakukan aksi terorisme. Padahal, ia menegaskan yang terpenting adalah bagaimana negara aman dari aksi teror. “Contoh baru saja terjadi 2/12 malamnya berapa orang ditangkap yang akan membuat memprovokasi dan ternyata (aksi doa bersama) berjalan aman. Apakah bisa dilakukan terhadap teroris dengan undang-undang yang sekarang? Tidak bisa karena tindakan pidana belum berbuat yang tidak bisa dikenakan. Saya pernah bicara kepada Pansus definisi teroris adalah kejahatan terhadap negara,” kata Gatot. Novi Setuningsih/YUD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu